UU BHP, Ancaman Bagi Orang Miskin

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting keberhasilan suatu Negara. Jika suatu Negara memperhatikan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap pendidikan di negerinya, maka negeri itu pun akan menjadi negeri terbaik dan terdepan. Oleh karena itu, Negara yang menginginkan menjadi baik dan terdepan, dia wajib memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh rakyatnya secara gratis. Apalagi pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap orang, dan negaralah yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok rakyatnya dengan kekayaan negeri yang dimiliki.

Globalisasi dan hegemoni Barat saat ini menyebabkan Negara kita dilanda berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi. Saat ini Indonesia masih terjerat dalam hutang IMF yang mana setiap tahunnya harus menganggarkan 35 % APBN untuk membayar hutang tersebut. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Indonesia tidak mampu membiayai beberapa keperluan dalam negeri, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Ironi memang, jika kita melihat negeri ini yang melimpah sumber daya alamnya.

Tercengang mata dan hati ini melihat realita bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah ini dibagi-bagi dengan pihak asing melalui program privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sendiri. Dengan privatisasi ini, Indonesia memang akan mendapatkan tambahan uang dari penjualan sekian persen saham dalam negeri. Tapi, apa yang terjadi setelah beberapa tahun berikutnya? Indonesia gigit jari. Indonesia harus rela berbagi kekayaan, meskipun kebutuhan dalam negeri sendiri belum terpenuhi. Lihat saja Freeport, berapa juta U$ dollar yang dihasilkan setiap harinya, dan berapa juta jiwa rakyat Papua kelaparan? Inilah penyebab mengapa akhir-akhir ini pemerintah menghapuskan banyak subsidi, pemerintah merasa tidak mampu lagi menanggung biaya itu, termasuk juga subsidi pendidikan. Hal ini semakin terlihat jelas sejak beberapa perguruan tinggi negeri (UI, ITB, UGM, IPB, UPI, USU dan Unair) diubah statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan saat ini berlakulah UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang melegalkan pemungutan baiya pendidikan kepada anak-anak Indonesia.

Banyak kalangan menilai bahwa UU ini lebih untuk melegalisasi ”aksi lepas tanggung jawab” Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Memang, anggapan ini dibantah oleh Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno. Ia menyatakan, UU BHP ini justru bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi. Selain itu, Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, menambahkan, ”Di UU BHP ini justru diatur, biaya yang ditanggung mahasiswa paling banyak sepertiga biaya operasional,” ujar Fasli. Selain itu, menurutnya, BHP wajib menjaring dan menerima siswa berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi, sekurangnya 20 persen peserta didik baru (Dikti.org, 18/12/08).

Coba saja kita amati pengalaman tahun 2008. Jika tahun 2008 UNY menganggarkan 4-10 juta untuk biaya semester awal, berarti sepertiganya adalah 1,3-3 jutaan. Belum lagi UGM, 5-100 juta, berapa sepertiganya? Biaya pendidikan pun menjadi relatif pada masing-masing universitas. Universitas yang mematok biaya cukup murah, berarti bisa dipastikan sarana dan prasarana yang disediakan pun pas-pasan, sedangkan universitas yang mematok biaya tinggi, bisa memberikan sarana dan prasarana yang berkualitas. Orang miskinpun tidak bisa menikmati pelayanan pendidikan yang baik. Jikalau perguruan tinggi menginginkan kualitasnya tetap baik dan dapat mematok biaya yang relative terjangkau oleh mahasiswa kalangan memengah ke bawah, maka dia harus banting stir mencari dana kemana-mana, termasuk bekerjasama dengan pemilik modal dalam negeri maupun asing. Ujung-ujungnya hanya privatisasi pendidikan. Pendidikan tak ubahnya barang ekonomi yang diperjualbelikan seperti BUMN kita.

Sedangkan kewajiban menjaring dan menerima siswa yang mempunyai akademik tinggi dan kurang mampu sekurangnya 20 persen, saya rasa itu tidak adil, karena survey mengatakan bahwa orang miskin di Indonesia lebih banyak dari pada orang kaya. Menurut data Susenas 2004 saja, dari penduduk usia sekolah 7–24 tahun yang berjumlah 76,0 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41,5 juta orang atau sebesar 55 persen. Artinya, UU BHP tidak dapat menjamin seluruh rakyat Indonesia menikmati pendidikan.

Akhirnya, keprihatinan merupakan satu kata yang tepat bagi negari ini. Selama kekayaan negeri ini masih dikelola dan dinikmati pihak asing pemilik modal (kapitalis), maka bisa dipastikan negeri ini akan tetap dalam keterpurukan bahkan lebih parah lagi. Saatnya mahasiswa buka mata, telinga dan tutur kata. Apatis, individualis, dan liberalis adalah istilah-istilah setan yang harus di buang jauh dari benak kita. Serukan kebenaran dan bawa negeri ini lepas dari keterpurukan. Mahasiswa, engkaulah masa depan bangsa.

Marginingsih